Jaminan Kecelakaan Kerja

/in /

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Dasar hukum Jaminan Kecelakaan Kerja:

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja yang terjadi:

  1. Dalam menjalankan tugas kewajiban;
  2. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
  3. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab;
  4. Dalam perjalanan pulang dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau
  5. Yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Syarat pengajuan penetapan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

  1. Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. Fotocopy SK CPNS;
  3. Fotocopy SK PNS;
  4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir;
  5. Surat perintah tugas bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor;
  6. Surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan;
  7. Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas;
  8. Laporan kronologis tentang kejadian kecelakaan kerja dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah Administrator.