Penerimaan PNS Lulusan Praja IPDN Angkatan XXIII Tahun 2016 Penempatan Jawa Timur
Setiap tahun Provinsi Jawa Timur menerima PNS lulusan Praja IPDN yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN maka terdapat perbedaan antara Penempatan PNS Lulusan IPDN Tahun 2017 ini dengan tahun sebelumnya karena untuk tahun ini satupun PNS lulusan Praja IPDN Angk. XXIII tidak ada yang berasal dari Jawa Timur.
Pada Tahun 2017 ini Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi penempatan PNS Lulusan IPDN Angk. XXIII sejumlah 79 Orang yang berasal dari 20 Provinsi di Indonesia. Mereka ditugaskan ke seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur masing-masing 2 orang dan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 3 orang. Perekat dan Pemersatu Bangsa serta penguatan kawasan Perbatasan adalah alasan yang kuat untuk menempatkan PNS Lulusan Praja IPDN menyebar ke seluruh nusantara.
Serah terima PNS Lulusan IPDN Angk. XXIII ini dilaksanakan di gedung Binaloka Kantor Gubernur Jawa Timur oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Dr. Didik Suprayitno, MM kepada Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dr. Alwi, M.Hum disaksikan seluruh undangan dari BKD Kab/Kota seJawa Timur.
Di akhir sambutan yang dibacakan oleh Alwi, Gubernur Jawa Timur berpesan, “agar amanah penugasan yang diberikan kepada saudara sekalian di Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, didukung dengan integritas serta dedikasi yang luar biasa sebagai seorang alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan”(23/10). Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 juga menjadi Pilot Project penerapan Sistem Merit sehingga dalam manajemen kepegawaiannya sudah tidak lagi melihat, ras, suku dan agama namun mengedepankan kualifikasi, kompetensi dan kinerja
Di Kabupaten Ngawi tahun 2017 ini ditempatkan 2 orang PNS lulusan Praja IPDN yaitu Bagus Dwi Haryanto, S.STP dengan Jabatan Analis Pengembangan Wilayah dan Siti Wahyu Nurchasanah, S.STP dengan Jabatan Analis Pajak/Retribusi Daerah yang diterima oleh Sumarsono Sekretaris BKPP.
