Pemerintah Buka Pendaftaran 19.210 CPNS

/in /

Pemerintah mengundang putra-putri terbaik untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan ini menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.526 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Dijelaskan, formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis keimigrasian. “Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Menteri Asman dalam jumpa pers di kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/07).

Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.526 kursi, 14.000 diantaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.

Informasi mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di situs 
a. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
b. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/
d. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1 – 31 Agustus.

Seperti tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB).

 Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, peserta akan langsung mengetahui nilainya. “Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” ujarnya.

Pemerintah Belum Terbitkan Pengumuman Resmi Rekrutmen CPNS

/in /

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi yang bertanggung jawab dalam Panitia seleksi nasional (Panselnas) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan informasi rekrutmen CPNS formasi umum tahun 2017. Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saat ini masih melakukan evaluasi terhadap kebutuhan formasi jabatan-jabatan di instansi pemerintah pusat dan daerah yang masuk dalam kategori program prioritas pemerintah secara nasional dan melakukan validasi kebutuhan jabatan prioritas yang dibutuhkan.

“Dalam rapat BKN bersama KemenPANRB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  yang berlangsung Rabu, (05/07/2017) di Kantor KemenPAN RB masih dilakukan pembahasan terhadap kriteria pemenuhan kebutuhan dan evaluasi kriteria nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS tahun 2014 lalu,” jelas Ridwan.

Masyarakat diminta untuk selektif dalam menerima informasi penerimaan CPNS yang marak beredar di media sosial dan sumber resmi pengumuman penerimaan CPNS formasi umum hanya akan dikeluarkan oleh laman resmi pemerintah dalam website dengan domain go.id misalnya lewat www.bkn.go.id dan fanpage facebook (Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia) dan twitter @BKNgoid.

Setiap pengumuman resmi penerimaan CPNS formasi umum akan disampaikan kepada publik lengkap dengan mekanisme dan waktu pelaksanaannya. Untuk itu masyarakat diminta hanya memantau informasi penerimaan secara resmi dari website pemerintah

Rekonsiliasi Data PNS Ngawi 2017, Menuju Layanan Administrasi Kepegawaian Secara Paperless

/in , /

Saat ini kebutuhan layanan secara online sudah merupakan keharusan, kemudahan layanan menjadi tolok ukur utama suatu sistem layanan. BKPP sebagai lembaga yang bertuga melayani Administrasi Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi pun mulai melangkah ke arah layanan secara elektronik. Hal ini seiring dengan pencanangan Ngawi sebagai Smart City. Keberhasilan layanan secara online ditentukan oleh banyak hal, seperti kesiapan hadware yang memadai, konektivitas yang baik serta yang tidak kalah penting adalah ketersediaan data yang valid dan update. Untuk memperolah data yang valid dan update itu maka BKPP telah melakukan Rekonsiliasi Data PNS di Kabupaten Ngawi, Update data ini melalui Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang telah dibangun BKPP sejak tahun 2015 yang lalu. Diharapkan jika Simpeg ini sudh berjalan dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian, sehingga PNS di Kabupaten Ngawi pada saatnya nanti dapat mengurus semua urusan kepegawaiannya secara online. BKPP telah menyusun rencana yang akan dimulai tahun 2018 dengan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian secara online melalui Website dan aplikasi dari Smartphone. Diharapkan dengan layanan ini pengurusan administrasi Kepegawaian menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Namun demikian keberhasilan layanan ini juga membutuhkan dukungan dari seluruh PNS di Kabupaten Ngawi, bentuk dukungan yang utama adalah Updating data, data yang ada di Simpeg pada dasarnya adalah tanggungjawab dari masing – masing PNS pemilik data, kewajiban dari PNS ini adalah untuk selalu men-update data dirinya segera setelah ada perubahan data seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala maupun data-data lainnya.

Masuki Era Competitive Zone, Peningkatan Karier PNS Kini Berdasar Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja

/in , /

Menurut Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan dengan adanya PP Nomor 11/2017, pembinaan PNS mulai dari sistem rekrutmen hingga pengangkatan ke dalam jabatan menekankan 3 (tiga) aspek mutlak yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.Ketiga aspek dalam sistem merit ini membawa pola perubahan pembinaan manajemen PNS yang selama ini berada pada konsep comfort zone bertransisi menjadi comfort competitive zone. Peralihan pola pembinaan manajemen PNS dalam PP 11/2017 ini tidak akan memberlakukan syarat pangkat/golongan ruang dalam pengangkatan ke dalam jabatan dan akan berdampak aspek penggajian/tunjangan PNS.Dengan demikian, peningkatan karier setiap PNS tidak lagi didasarkan pada pangkat/golongan ruang atau masa kerja. Selama memenuhi syarat dan kualifikasi pengangkatan ke dalam jabatan yang akan diduduki, berhak berkompetisi secara terbuka.Kedepan, pengisian jabatan tidak ditentukan oleh lama atau tidaknya suatu masa kerja, tetapi berorientasi pada kompetisi terbuka sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan masing-masing jabatan.