Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo 2017. Selengkapnya silahkan download di http://probolinggokab.go.id/new/pengumuman-seleksi-terbuka-pengisian-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-sekretaris-daerah-kabupaten-probolinggo-tahun-2017/
Setelah pada beberapa waktu sebelumnya telah kita dengar kabar bahwa akan ada kebijakan terkait dengan kenaikan pangkat otomatis bagi semua instansi. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan surat edaran Kepala BKN yang berhubungan dengan kenaikan pangkat dan pensiun PNS secara otomatis saat ini yakni melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor: D.26-30/79.V/99 tertanggal 14 Juli 2017 perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Setelah DiundangkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
Adapun Surat Kepala BKN No D-26/30/V-99 tertanggal 14 Juli 2017 ini antara lain menjelaskan tentang proses kenaikan pangkat dan proses penetapan pensiun PNS selama masa transisi sebelum ditetapkan peraturan pelaksana sebagai turunan dari diterbitkannya PP 11 tahun 2017. Selain itu Surat Edaran Kepala BKN No. D.26-30/79-V/99 tertanggal 14 Juli 2017 juga menjelaskan tentang pemberlakuan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO).
Khususnya pada poin 2 bagian E Surat Edaran Kepala BKN No. D.26-30/V/99disebutkan bahwa Seluruh Instansi diharapkan dapat melaksanakan proses Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) mulai periode 1 Oktober 2017 dan paling Lambat 1 April 2018.
Berikut isi lengkap Surat Kepala BKN Nomor D-26-30/79-V/99 http://web.bkpp.ngawikab.go.id/home/download/surat-edaran-kepala-bkn-d-26-30v-79-599/
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting sebagai motor penggerak negara. ASN telah diberikan amanah untuk menjalankan seluruh roda administrasi pemerintahan untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dinamika nasional dan global saat ini yang menuntut pelayanan publik prima dan profesional, para ASN harus mempu menjadi agen sekaligus motor perubahan agar kinerja instansi dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Tentu tidak mudah untuk bisa menyelesaikan program ini dan tidak semua ASN dapat mengikutinya. Untuk itu, seluruh lulusan Diklatpim Tingkat I harus menjadi agen perubahan dan program perubahan yang didengungkan selama pendidikan harus dapat diimplementasikan di instansi masing-masing,” ujar Menteri Asman.
Lebih lanjut lagi, MenPANRB menegaskan kembali bahwa Perubahan hanya bisa terwujud dari ASN yang memiliki komitmen untuk memajukan negara. “Walaupun setiap keputusan dan kebijakan mengandung resiko, tetapi dengan manajemen yang baik, semua itu dapat terantisipasi. Apalagi kebijakan itu dibuat demi kepentingan masyarakat kedepannya.” tegas Menteri Asman.
Kedepan, lanjutnya, yang jadi ukuran keberhasilan adalah kinerja, Sehingga kalau kinerja instansi baik atau capai 100% tentu harus diberikan reward dengan tunjangan yang baik. Untuk mencapai target tersebut, MenPANRB menegaskan bahwa penempatan SDM JPT harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu upaya pemerintah adalah dengan melaksanakan penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (Evjab). Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan yang nantinya akan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan dan menentukan syarat jabatan. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik analisa untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Keduanya penting untuk mewujudkan birokrasi yang ramping namun efektif serta efisien.
Dalam rangka mempercepat penguatan birokrasi pemerintah itulah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi menyelenggarakan pendampingan untuk penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja. Pendampingan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari hari Selasa (25/7) sampai Kamis (26/7) bertempat Rumah Makan Notosuman. Pada pendampingan kali ini disampaikan sejumlah materi dan bimbingan teknis mengenai Anjab dan ABK ke sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari berbagai satuan kerja dan kecamatan di Kabupaten Ngawi yang nantinya akan ditugaskan untuk menyusun Anjab dan ABK di tempat kerja nya masing-masing.
Penyusunan Anjab, ABK, dan Evaluasi jabatan sangat penting untuk melakukan penataan PNS agar sesuai dengan kompetensi dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Output akhir yang diharapkan adalah institusi yang semakin kuat dengan penataan yang tepat. Dalam rangka akselerasi percepatan reformasi Birokrasi dengan memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi. Upaya ini merupakan langkah yang cepat dan tepat dalam mensinergikan data – data kinerja dan basis data yang akurat. Dalam aplikasi ini sangat diperlukan komitmen bersama dengan memaksimalkan sumber daya yang ada seperti SDM, peralatan keras/jaringan internet. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah mengembangkan Sistem Informasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis beban kerja (ABK) berbasis online dengan harapan memudahkan proses penilaian Anjab dan ABK
Badan Kepegawaian Negara (BKN) merespons positif penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Asman Abnur.
Hal ini disampaikan oleh Mohammad Ridwan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN di sela-sela peresmian UPT Palu. Ditambahkannya, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkumham. Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodasi lulusan terbaik (cumlaude) sebanyak 468 orang, asal Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, proses pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan (1) perencanaan, (2) pengumuman lowongan, (3) pelamaran, (4) seleksi, (5) pengumuman hasil seleksi, (6) pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan (7) pengangkatan menjadi PNS.
Pada saat ini ini, proses masih dalam tahap ketiga, yaitu tahap pengumuman lowongan, pada tanggal 11 – 31 Juli 2017. Ridwan menambahkan, “kami masih berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kemenkumham dan MA agar pengumuman ini dibuat sedetil dan sebaik mungkin guna menghindari interpretasi yang salah dari masyarakat”.
BKN tengah menyiapkan infrastruktur pendaftaran CPNS online yang baru akan dibuka pada 1 – 31 Agustus 2017 pukul 10.00 di sscn.bkn.go.id. “Masyarakat diimbau untuk hanya percaya pada informasi yang tersaji pada website Pemerintah dengan domain go.id. Khusus BKN, semua informasi akan dipusatkan (one stop service) pada web tersebut”, imbuhnya.
Berita Seputar Ngawi